Kontingen Klaten Bersinar di Jambore I JATAM: Suara Petani Menggema di Kebumen
Kebumen- Klaten menunjukkan peran signifikannya dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal ini terlihat dari keikutsertaan kontingennya dalam Jambore I Jama’ah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang berlangsung khidmat dan semarak di Kebumen, Jawa Tengah, selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 September 2025.
Jambore tersebut menjadi ajang berkumpulnya para petani Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia untuk menunjukkan skala nasional.
Klaten Tampilkan Potensi Unggulan
Tim Jambore dari Klaten, yang dikoordinasikan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PDM Klaten, mengirimkan 15 utusan. Peserta ini terdiri dari unsur MPM, JATAM di tingkat daerah dan cabang, Koperasi JATAM, serta didukung oleh SMK Muhammadiyah 2 Jatinom.
Stand MPM PDM Klaten menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Kontingen Klaten memamerkan produk-produk unggulan, di antaranya Beras Rojolele 104 milik JATAM Klaten, PapayaMu, dan Susu Kambing Muhammadiyah (SuKaMu). Selain itu, mereka juga menyediakan layanan Klinik Bisnis Tani yang menarik perhatian.
Sejumlah tokoh penting turut mampir ke stan Klaten, menunjukkan apresiasi terhadap inovasi yang ditampilkan. Di antara pengunjung yang hadir adalah Prof. Dr. Muhadjir Effendy (Penasehat Khusus Presiden), Ibu Bupati Kebumen Lilis Nuryani,, Dr. Muh. Yamin (Ketua MPM PP Muhammadiyah), dan tokoh-tokoh lainnya.
Deklarasi Kebumen: Petani Bersatu, Negara Bermartabat
Puncak kegiatan Jambore JATAM I ini ditandai dengan lahirnya Deklarasi Kebumen. Deklarasi tersebut menegaskan tekad bersama dengan dua poin utama: “Petani Bersatu, Negara Bermartabat. Petani Berjamaah, Bangsa Berdaulat.”
Secara bulat, seluruh peserta menyerukan satu tekad besar, yaitu: “DAULAT PANGAN UNTUK INDONESIA BERKEMAKMURAN.”
Seruan ini menjadi penutup dari rangkaian kegiatan Jambore, sekaligus penanda dimulainya perjuangan baru bagi JATAM dan seluruh petani Muhammadiyah di Indonesia, termasuk kontingen yang solid dari Klaten, dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
